Tax Amnesty – Di penghujung Tahun 2021 pemerintah telah mengesahkan UU Harmonisasi Peraturan perpajakan ( UU HPP ) Sebagaimana disebutkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), nama resmi program amnesti pajak jilid II ini adalah Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPSWP)

Apa Itu Tax Amnesty Jilid II

Mulai 1 Januari 2022, Pemerintah akan kembali menggelar program tax amnesty atau yang dikenal sebagai pengampunan pajak. Melansir laman pajak.go.id, tax amnesty atau pengampunan pajak

Apa Fungsi Tax Amnesty

Merujuk pada laman resi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan atau denda dan saksi pidana di bidang perpajakan.

Berlaku Sampai Kapan Tax Amnesty Jilid II ?

Pemerintah telah menetapkan aturan teknis pelaksanaan tax amnesty jilid II atau program pengungkapan sukarela atau PPS wajib pajak, yang akan berlaku mulai 1 Januari 2022

Siapa Yang Berhak Menerima Tax Amnesty Jilid II

Setiap Wajib Pajak baik pribadi maupun badan usaha yang memiliki penyampaian SPT Tahunan PPh dapat mengikuti Tax Amnesty, kecuali Wajib Pajak yang sedang diakukan penyidikan dan telah P-21, dalam proses peradilan, dan Wajib Pajak yang sedang menjalani hukuman atas pidana di bidang perpajakan.

Keuntungan & Kerugian Ikut Tax Amnesty Jilid II

Sebelum Kita menjelaskan keuntungan & kerugian Tax Amnesty II ( Program Pengampunan Sukarela Wajib Pajak ) perlu dipahami Informasi secara menyeluruh tentang Tax Amnesty II ( Program Pengampunan Sukarela Wajib Pajak ) sbb :

tax amnesty
tax amnesty


Apa Dasar Hukumnya ?

Dasar hukum amnesti pajak jilid II ini adalah BAB V atau Pasal 5 s.d. 12 Undang Undang Nomor … Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Apa Nama Resmi Programnya ?

Sebagaimana disebutkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), nama resmi program amnesti pajak jilid II ini adalah Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (PPSWP).

Ada Berapa Jenis Kebijakan ?

Terdapat dua jenis kebijakan:

  1. WP telah mengikuti amnessti pajak 2016-2017, namun masih ada harta yang diperoleh per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan dalam program amnesti 2016-2017
  2. Pengungkapan atas harta yang diperoleh pada periode 1 Januari 2016 s.d. 31 Desember 2020 yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2020.

Kapan Berlakunya?

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak ini dimulai tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada 30 Juni 2022.

Syarat Mengikuti Tax Amnesty / Program Pengungkapan Sukarela

Ketentuan mengenai Syarat mengikuti TA diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU HPP. Wajib Pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • memiliki NPWP
  • membayar Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
  • menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2020; dan
  • mencabut permohonan 1. pengembalian kelebihan pembayaran pajak; 2. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; 3. pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar; 4. pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar; 5. keberatan; 6. pembetulan; 7. banding; 8. gugatan; dan/atau 9. peninjauan kembali dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.Pembetulan atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020 yang disampaikan setelah Undang-Undang ini diundangkan, yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan pengungkapan harta, dianggap tidak disampaikanDalam hal Wajib Pajak orang pribadi belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 sampai dengan Undang-Undang ini diundangkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
    • Wajib Pajak orang pribadi wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020 yang mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi sebelum Tahun Pajak 2020 yang disampaikan sebelum Undang-Undang ini diundangkan ditambah harta yang bersumber dari penghasilan pada Tahun Pajak 2020; dan
    • harta bersih yang dimiliki selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta.

Apa Dasar Pengungkapannya?

Dalam Pasal 5 ayat (8) UU HPP dinyatakan bahwa dasar pengenaan pajak sebesar jumlah harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pernyataan.

Bagaimana Penentuan Nilai Harta?

Dalam Pasal 5 ayat (9) dinyatakan bahwa nilai harta yang dijadikan pedoman untuk menghitung jumlah harta bersih adalah nilai sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir Tahun Pajak terakhir.

  1. nilai nominal, untuk harta berupa kas atau setara kas;
  2. nilai yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Nilai Jual Objek Pajak, untuk tanah dan/atau bangunan dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, untuk kendaraan bermotor;
  3. nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk., untuk emas dan perak;
  4. nilai yang dipublikasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, untuk saham dan waran (warrant) yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia; dan/atau
  5. nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia, untuk surat berharga negara dan efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan

Dalam hal tidak terdapat nilai yang dapat dijadikan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b sampai dengan huruf e, nilai harta ditentukan berdasarkan nilai dari hasil penilaian kantor jasa penilai publik.

dalam surat pernyataan.

Tarif untuk Pengungkapan Harta yang Diperoleh sebelum 31 Desember 2015

  • 6% (enam persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI, dengan ketentuan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau surat berharga negara
  • 8% (delapan persen) atas harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI dan tidak diiventasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau surat berharga negara
  • 6% (enam persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau surat berharga negara
  • 8% (delapan persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI dengan ketentuan dialihkan ke dalam wilayah NKRI dan tidak diinvestasikan pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara
  • 11% (sebelas persen) atas harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah NKRI 
  • Untuk memudahkan pemahaman, ini matriksnya Posisi Harta BersihUraianPasalTarif PPh FinalDalam NegeriDiinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf a6 %Dalam NegeriTidak diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf b8 %Luar NegeriDialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf c angka 26 %Luar NegeriDialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf c6 %Luar NegeriDialihkan ke dalam negeri dan tidak diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf d8 %Luar NegeriTidak dialihkan ke dalam negeripasal 5 ayat (7) huruf e11 %

Tarif untuk Pengungkapan Harta yang Diperoleh 1 Januari 2016 s.d 31 Desember 2020

Hal ini diatur dalam Pasal 8 UU HPP. Wajib Pajak Orang Pribadi dapat mengungkapkan harta bersih yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, masih dimiliki per tanggal 31 Desember 2020 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh OP.

Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai harta dikurangi nilai utang

Harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi pada Tahun Pajak 2020.

Wajib Pajak orang pribadi yang dapat mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

  • tidak sedang dilakukan pemeriksaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020
  • tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan/atau Tahun Pajak 2020
  • tidak sedang dilakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan
  • tidak sedang berada dalam proses peradilan atas tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau
  • tidak sedang menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakanPosisi Harta BersihUraianPasalTarif PPh FinalDalam NegeriDiinvestasikanpasal 9 ayat (3) huruf a12 %Dalam NegeriTidak diinvestasikanpasal 9 ayat (3) huruf b14 %Luar NegeriDialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikanpasal 9 ayat (3) huruf c12 %Luar NegeriDialihkan ke dalam negeri dan tidak diinvestasikanpasal 9 ayat (3) huruf d14 %Luar NegeriTidak dialihkan ke dalam negeripasal 9 ayat (3) huruf e18 %

Tarif Termurah Jika Diinvestasikan dimana?

  • tarif termurah jika melakukan investasi di kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau surat berharga negara.Investasi harta bersih sebagaimana dimaksud wajib dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun sejak diinvestasikan. 

Apa Manfaat Mengikuti Tax Amnesty 2022

Manfaat mengikuti program pengungkapan sukarela atau dikenal sebagai tax amnesty disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) UU HPP sebagai berikut:

  • tidak diterbitkan ketetapan pajak atas kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak 2018, Tahun Pajak 2019, dan Tahun Pajak 2020, kecuali ditemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang belum atau kurang diungkapkan dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta;
  • kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a meliputi Pajak Penghasilan orang pribadi, Pajak Penghasilan atas pemotongan dan/atau pemungutan, dan Pajak Pertambahan Nilai, kecuali atas pajak yang sudah dipotong atau dipungut tetapi tidak disetorkan; dan/atau
  • data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak

Bagaimana jika kita tidak melaporkan harta dalam program amnesty?

Dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi lain mengenai harta yang belum atau kurang diungkapkan, nilai harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2022; dan terhadap penghasilan tersebut

  • dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  • dikenai sanksi administratif berupa bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar oleh Direktur Jenderal Pajak.

Cara Mengikuti Amnesty Pajak 2022

Menurut Pasal 6 ayat (1) UU HPP, Wajib Pajak mengungkapkan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.

Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta harus dilampiri dengan:

  1. bukti pembayaran Pajak Penghasilan yang bersifat final;
  2. daftar rincian harta beserta informasi kepemilikan harta yang dilaporkan
  3. daftar utang
  4. pernyataan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah NKRI, dalam hal Wajib Pajak bermaksud mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf c dan huruf d; dan
  5. pernyataan akan menginvestasikan harta bersih pada kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah NKRI dan/atau surat berharga negara, dalam hal Wajib Pajak bermaksud menginvestasikan harta bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) huruf a dan huruf c

Sedangkan untuk pengalihan harta dari luar negeri ke dalam negeri yang akan diinvestasikan, batas waktu realisasi investasi adalah tanggal 30 September 2023.

Repatriasi (Pengalihan Harta ke Dalam Negeri) Paling Lambat tanggal berapa ?

Dalam PAsal 7 ayat (1) UU HPP, dinyatakan bahwa Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan harta bersih ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d wajib mengalihkan harta dimaksud paling lambat tanggal 30 September 2022

Investasi harta bersih tersebut wajib dilakukan paling singkat 5 (lima) tahun sejak diinvestasikan.

Bagaimana Jika Repatriasi dan/atau Investasi tidak jadi direalisasikan?

Dalam hal repatriasi (pengalihan harta ke dalam wilayah NKRI) dan/atau realisasi batal dilakukan, atas bagian harta bersih yang tidak memenuhi ketentuan tersebut diperlakukan sebagai penghasilan yang bersifat final pada Tahun Pajak 2022 dan berlaku ketentuan:

Terhadap penghasilan dimaksud dikenai tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar:

Tambahan Tarif Jika WP Sukarela mengungkapkan penghasilan dan menyetor sendiri PPh

UraianPasalTarif PPh FinalTambahan Tarif
Harta bersih di dalam negeri, dan diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf a6 %3 %
Harta bersih di dalam negeri tidak diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf b8 %
Harta besih di luar negeri, dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf c angka 26 %3 %
Harta besih di luar negeri, dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf c6 %6 %
Harta bersih di luar negeri, dialihkan ke dalam negeri dan tidak diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf d8 %4 %
Harta bersih di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeripasal 5 ayat (7) huruf e11 %

Tambahan Tarif Jika diterbitkan SKPKB

UraianPasalTarif PPh FinalTambahan Tarif
Harta bersih di dalam negeri, dan diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf a6 %4,5 %
Harta bersih di dalam negeri tidak diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf b8 %
Harta besih di luar negeri, dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf c angka 26 %4,5 %
Harta besih di luar negeri, dialihkan ke dalam negeri dan diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf c6 %7,5 %
Harta bersih di luar negeri, dialihkan ke dalam negeri dan tidak diinvestasikanpasal 5 ayat (7) huruf d8 %5,5 %
Harta bersih di luar negeri dan tidak dialihkan ke dalam negeripasal 5 ayat (7) huruf e11 %

Contoh Perhitungan Amnesty Pajak 2022

Kebijakan 1: Aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat Tax Amnesty I

Contoh Penerapan Tax Amensti untuk harta yang belum dilaporkan di TA 2015

Bapak Jaja telah mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) tahun 2015, namun pada saat TA masih terdapat sebuah rumah di dalam negeri yang tidak diungkap dengan nilai per 31 Desember 2015 sebesar Rp 900 juta. Untuk menghindari pengenaan sanksi Undang-Undang TA, Bapak Jaja mengikuti Program Pengungkapan Sukarela.

Bapak Jaja berniat hanya mendeklarasikan aset dalam negeri tersebut tanpa menginvestasikan pada SBN/hilirisasi/renewable energy.

Berapa yang harus dibayar Bapak Jaja?
Bapak Jaja membayar PPh Final dengan tarif 8% sebesar Rp 72 juta(8% x Rp 2 Miliar)

Kebijakan 2: Aset yang Diperoleh 2016 s.d. 2020 yang Belum Dilaporkan di SPT Tahun 2020

Contoh Penerapan Tax Amensti untuk harta yang diperoleh 2016 s.d. 2020 yang belum dilaporkan di SPT Tahunan

Bapak Jajang memiliki 2 buah rumah dan sebuah rekening di Indonesia yang diperoleh selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. 2 buah rumah telah dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020 senilai Rp 1 Miliar, namun 1 rekening senilai Rp 200 juta belum dicantumkan dalam SPT Tahunan Tahun 2020.

Bapak Jajang akan mengikuti Program Pengungkapan Sukarela dan berniat menginvestasikan uangnya pada SBN, sehingga Bapak Jajang Tuan B membayar PPh Final dengan tarif 12% sebesar Rp 24 juta (12% x Rp 200 juta).

pengampunan pajak atau tax amnesty
penerapan pajak

Kesimpulan

Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak atau sering dikenal dengan tax amnesty jilid II sangat bermanfaat bagi wajib Pajak yang belum melaporkan Harta di Laporan SPT dengan Tarif yang lebih rendah dibandingkan dengan adanya Tarif yang dikenakan Dirjen Pajak Apabila ditemukan Wajib Pajak yang belum Melaporkan sepenuhnya Harta Wajib Pajak di Laporan SPT nya.

Keuntungan Tax Amnesty II ( Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak ) adalah kesempatan bagi Wajib Pajak yang belum melaporkan Harta di SPT Tahunannya dengan Tarif yang lebih Rendah dibandingkan dengan Tarif Normal PPh jika nanti ditemukan oleh Dirjen Pajak ( lewat Pemeriksaan ) yaitu Harta bersih dikenakan tarif sebesar 25% ( Wajib Pajak Badan ) , 30% ( Wajib Pajak OP ) , 12,5% ( Wajib Pajak Tertentu ) juga akan dikenakan sanksi denda 200 % dari Pokok Pajak.

Kerugian Tax Amnesty II ( Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak ) tentu saja bahwa program ini mengharuskan Wajib Pajak untuk membayar Pajak Final atas Harta yang belum dilaporkan sesuai tarif Program Pengungkapan Sukarela sebagai syarat wajib tetapi dengan lebih banyak keuntungan yang ada ( Tarif lebih Rendah ) ini adalah kesempatan yang belum tentu ada lagi.

Demikian Keuntungan & kerugian ikut Tax Amnesty II ( Program Pengampunan Sukarela Wajib Pajak ) Th 2021 jika Bapak / Ibu ingin bertanya – tanya maupun berkonsultasi dengan kami bisa hubungi kami disini