Jasa Pajak Umkm merupakan layanan dari Smart Consultant yang menangani seputar pajak umkm yang di kerjakan oleh tim konsultan pajak umkm.
KONSULTAN PAJAK UMKM SURABAYA
Aktor usaha micro, kecil, dan menengah (UMKM) ber-omzet optimal Rp4,8 miliar satu tahun dapat bernapas lega atas pengurangan biaya Pajak Pendapatan (PPh) Final dari 1% jadi 0,5%. Potongan harga setengahnya, cukup kan. Dengan peraturan ini, diharap semakin bertambah UMKM masuk ke pangkalan harus pajak dan berperan pada ekonomi nasional.
Baca Juga : Tugas Konsultan Pajak
Biaya baru pajak UMKM ini tercantum pada Ketentuan Pemerintahan (PP) Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Pajak Pendapatan atas Pendapatan Dari Usaha yang Diterima atau Didapat Harus Pajak yang mempunyai Peredaran Bruto Tertentu.
PP itu gantikan PP awalnya Nomor 46 Tahun 2013. Sementara ketentuan turunannya berbentuk Ketentuan Menteri Keuangan (PMK) berkenaan pajak UMKM, dijanjikannya akan selekasnya keluar.
Semenjak 1 Juli 2018 berlaku, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan rajin melangsungkan publikasi biaya PPh Final 0,5% ke aktor UMKM di semua Indonesia. Untuk beberapa aktor UMKM yang belum mengetahui berkenaan biaya PPh Final ini, keuntungan, dan langkah perhitungannya, berikut penuturannya.
Baca Juga : Jasa Pelaporan Pajak
Pemerintahan memotong biaya PPh Final dari 1% jadi 0,5% dengan arah menolong usaha UMKM semakin berkembang, jaga saluran keuangannya (aliran kas) hingga bisa dipakai untuk modal tambahan usaha. Dengan demikian, bayar pajak tak lagi dipandang seperti beban dan momok.
Namanya potongan harga, tidak seluruhnya UMKM dapat menikmatinya. Biaya pajak 1/2 % cuman berlaku untuk:
- UMKM yang mempunyai peredaran bruto (omset) tidak melewati Rp4,8 miliar pada sebuah tahun pajak. Diantaranya usaha dagang, industri jasa seperti toko/kios/los kelontong, baju, electronic, bengkel, penjahit, warung atau rumah makan, salon, dan usaha yang lain
- Berlaku untuk UMKM konservatif atau off-line atau yang jualan di online shop (marketplace dan media sosial)
Pemakaian biaya spesial ini juga ada batasan waktunya, sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018, diantaranya: - Untuk Harus Pajak Orang Individu sepanjang tujuh tahun
- Harus Pajak Tubuh berupa Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma sepanjang empat tahun
- Harus Pajak Tubuh berupa Perseroan Terbatas (PT) sepanjang tiga tahun.
Saat batasan waktu itu ditutup, UMKM yang digerakkan Harus Pajak Orang Individu, Harus Pajak Tubuh, dan Harus Pajak PT tidak dapat kembali nikmati biaya rendah ini. Mereka harus mengadakan pembukuan atau membuat neraca keuangan yang rapi, dan bayar pajak pendapatan berdasar biaya umum sama sesuai Undang-undang PPh.
Tidak ada argumen kembali tidak dapat membuat pembukuan, karena masa saat yang diberi cukup untuk UMKM untuk belajar membuat neraca keuangan. Apa lagi di zaman digital saat ini, buat pembukuan telah lebih gampang. Tinggal menjelajahi internet, keluarlah langkah atau program pembukuan simpel yang dapat diikuti. Juga bisa belajar dari tuntunan Akun Representative Ditjen Pajak atau dengan cari konselor pajak di surabaya yang paling dipercaya dan harga terbaik Konselor Pajak Murah Paling dipercaya di Surabaya
Keuntungan PPh Final UMKM
Ketentuan pengurangan biaya pajak jadi 0,5% benar-benar berguna untuk aktor UMKM. Sejumlah keuntungan itu, salah satunya: - UMKM bisa bayar pajak secara mudah dan simpel. Karena PPh Final, karena itu penghitungan pajak buat UMKM off-line atau online tinggal menjumlahkan peredaran bruto dalam satu bulan, kemudikan dikalikan biaya. Sederhana kan
- Dapat kurangi beban pajak beberapa aktor UMKM. Dengan biaya murah, tersisa omset bersih sesudah dipotong pajak dapat digunakan pebisnis untuk meningkatkan upayanya
- Biaya pajak yang rendah bisa menggairahkan orang untuk terjun sebagai wiraswasta . Maka tak perlu cemas ditanggung pajak tinggi
- Dengan biaya spesial itu diharap menggerakkan kepatuhan UMKM dalam bayar pajak dan tingkatkan pangkalan harus pajak
- UMKM dapat naik kelas. Karena sesudah mereka bisa membuat neraca keuangan secara rapi, taat bayar pajak, menjadi jalan untuk mereka untuk mendapat akses pendanaan melalui bank
Hitung pajak UMKM benar-benar gampang, tinggal menjumlahkan omset dalam satu bulan, lalu dikalikan biaya 0,5%. Harus dibayar tanggal 15 tiap bulan selanjutnya. Karena baru efisien berlaku 1 Juli 2018, karena itu Harus Pajak dengan omset sampai Juni yang disetor Juli masih dihitung biaya 1%. Sementara untuk omset Juli yang pajaknya disetor pada Agustus telah memakai biaya 0,5% dikali omset Juli.
Begitupula dengan Harus Pajak UMKM yang baru mendaftarkan Juli 2018, dan sesudahnya langsung bisa terkena biaya 0,5% untuk omsetnya. Rekonsilasi biaya secara mekanisasi tanpa kesepakatan, pernyataan atau surat apa saja dari Kantor Servis Pajak (KPP).
Contoh jasa pajak umkm I
Pak Andi mempunyai usaha kecil sebagai pedagang pakaian dengan omset satu bulan Rp15.000.000. Ia penuhi persyaratan untuk memakai PP 23 Tahun 2018 . Maka penghitungan pajaknya:
Untuk omset Juli 2018 yang disetor Agustus = 0,5% x Rp15.000.000= Rp75.000
Bila Rp15.000.000 sebagai omset Juni yang hendak dibayarkan Juli ini, karena itu perhitungannya masih memakai biaya 1% x Rp15.000.000 = Rp150.000.
Pak Andi dapat manfaatkan biaya 1/2 % itu sampai waktu tujuh tahun. Kemudian, ia harus membuat pembukuan dan jadi harus pajak normal.
Contoh jasa pajak umkm II
Bila Pak Andi baru mengawali usaha dan masih memperlihatkan rugi atau tidak ada omset, karena itu Harus Pajak bisa memutuskan untuk tidak diambil pajak. Tetapi ketentuannya sampaikan pernyataan ke Direktur Jenderal Pajak
Contoh III
Pak Andi kantongi omset sejumlah Rp700.000.000 /tahun. Selanjutnya rupanya istrinya mempunyai usaha salon dengan omset Rp 500.000.000 /tahun. Ke-2 nya belum mempunyai anak. Karena itu penghitungan PPh Finalnya:
- Nomor Dasar Harus Pajak (NPWP) Dikombinasi:
Omset suami Rp700.000.000
Omset istri Rp500.000.000
Keseluruhan omset kombinasi = Rp 1.200.000.000
Pajak pendapatan suami dan istri = 0,5% x Rp1.200.000.000 = Rp6.000.000
Jika dihitung /bulan, karena itu PPh-nya = Rp6.000.000 : 12 = Rp500.000 - NPWP Terpisah atau Bayar Pajak Masing-masing:
Omset suami Rp700.000.000
PPh-nya = 0,5% x Rp700.000.000 = Rp3.500.000 (setahun)
Karena ada kewajiban pembayaran tiap bulan, karena itu beban PPh /bulan Rp3.500.000 : 12 = Rp291.666,67 atau dibulatkan Rp291.670
Omset istri Rp500.000.000
PPh-nya = 0,5% x Rp500.000.000 = Rp2.500.000 (setahun)
PPh /bulan Rp1.000.000 : 12 = Rp208.333,33 atau dibulatkan Rp208.335 /bulan.
Jl. Tengger Kandangan VI No.35 – Surabaya
Phone : 0812 5972 9272
WA : 089 677 944 878/088 19 377 128
Email Center : hendi.smartconsultant@gmail.com
wahyu1.smartconsultant@gmail.com
Website : www.smartconsultant.co.id


